Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran pelan-pelan mulai terjadi. Pemerintah atau pemangku kebijakan tentu tidak boleh berkilah bahwa dampak pelemahan ekonomi dan gejolak rupiah telah menimbulkan banyak masalah salah satunya gelombang PHK.

Menanggapi gelombang PHK ini  Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengingatkan jangan sampai  terjadi dan terus meningkat. Data yang dikirimkan ke Komisi IX DPR sudah ada  30.000 buruh terkena PHK.

“Artinya apa, pengusaha jangan mengambil langkah PHK sebagai opsi terakhir. Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan supporting,  Salah satunya adalah mungkin pajak tahun ini tidak di tarik dulu dari para pengusaha termasuk PBB. Dengan demikian pengusaha punya semacam simpanan dana untuk membayar pegawai,” ungkap Dede Yusuf

Untuk itu dia mendesak Pemerintah harus segera mengambil langkah antisipasi dengan cepat jika tidak ingin PHK dalam jumlah besar terjadi. Kalau opsi itu tidak bisa dilakukan pemerintah, maka tidak ada cara lain kecuali mempercepat dan memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam mendapatkan kredit. Terutama pengusaha kelas menengah dan kecil (UKM)

“Ini kan bisa dikomunikasikan oleh pihak pengusaha atau bisa di percepat dengan lending credit atau pemberian kredit bagi para pengusaha yang selama ini susah, bisa didorong mendapat bantuan berupa kredit murah. Selain itu pemerintah bisa menjaga kestabilan harga bahan-bahan pokok, Masih banyak solusi-solusi lain”tegas Dede Yusuf. (skr), foto : jaka nugraha/parle/hr.